Sumbangan aksi mahasiswa Indonesia terhadap bangsa Indonesia

Tidak dapat kita pungkiri bahwa perjalanan bangsa ini tidak terlepas dari peran mahasiswa. Mulai dari pergerakan dari zaman kolonial Belanda, yang ditandai keberadaan organisasi-organisasi kepemudaan seperti Boedi Utomo.

Peran mahasiswa begitu besar dalam mengubah perjalanan hidup bangsa. Namun, di zaman reformasi ini telah cukupkah peran mahasiswa dalam membantu masyarakat? Lalu apa peran yang harus djalankan oleh mahasiswa? Sebagai salah satu kelompok sosial yang merupakan bagian dari masyarakat, mahasiswa berperan sebagai kontrol sosial dan menjadi golongan masyarakat yang memberikan perubahan.

Namun disayangkan, mereka lebih banyak memikirkan masalah perkembangan zaman. Jarang dari para mahasiswa yang bersedia meluangkan pikiran, waktu, bahkan tenaga untuk masyarakat. Tidaklah pelu untuk berpikir menciptakan sesuatu hal yang besar. Lihatlah sekeliling kita, banyak sekali hal kecil yang sering kita lupakan padahal sejatinya hal-hal tersebutlah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini.

Banyak hal positif yang dapat dilakukan dari sekedar berdemonstrasi saja dalam menyelesaikan suatu masalah walaupun dengan maksud menyuarakan perwakilan pendapat rakyat. Menjadikan suatu tindakan yang lebih real dan bermanfaat. Contoh dengan mengaplikasikan kemampuan mahasiswa sesuai bidangnya. Hal ini bukan hanya berguna bagi masyarakat penggunanya sendiri namun di balik semua itu, kita mendapatkan pengalaman dan kemampuan kita semakin terasah.

Misalnya dengan sedikit meluangkan waktu dan tenaga untuk pendidikan karena masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan akses untuk pendidikan yang layak. Di kota-kota besarpun masih banyak kita dapati anak-anak putus sekolah. Selain itu, menjadi seorang aktivis yang peduli pada lingkungan hidup juga sangat dibutuhkan ditengah-tengah masyarakat.

Selain itu inovasi-inovasi kreatif  dari mahasiswa daerah yang sudah banyak dijumpai pun merupakan salah satu tindakan sebagai warga negara Indonesia yang membanggakan. Dalam bidang rekayasa teknologi, kuliner, melestarikan budaya dsb yang membantu kesejahteraan bangsa ini. Memberi contoh sikap yang baik sebagai panutan.

Jangan pernah takut untuk menuangkan gagasan-gagasan besar kita. Sebagai bagian dari masyarakat, kita sudah sepatutnyalah membantu memajukan perekonomian masyarakat. Lakukan hal positif yang lebih tenang dengan otak yang berjalan ketimbang mengutamakan anarkisme jiwa muda.

Sumber inspirasi:

http://gagasanhukum.wordpress.com/2012/03/08/aksi-nyata-mahasiswa/

Pandangan mengenai pasal 7 ayat 6 & 6A

Sebuah akrobatik politik disajikan didepan mata kita  pada saat sidang paripurna DPR/MPR tentang pembahasan BBM, bagaimana mungkin pasal 7 ayat 6 dengan isi pasal yaitu “harga jual BBM bersubsidi tidak boleh mengalami kenaikan”, ditambahkan pasal yang sangat akrobatik dengan pasal 7 ayat 6A yang berbunyi “pemerintah bisa menaikkan BBM bila harga minyak mentah dunia berfluktuasi lebih atau kurang dari 15% dari asumsi.

Dari sinilah kita dapat ketahui siapa yang ingin merubah undang-undang dan membohongi rakyat dengan menambah ataupun mengurangi pasal dan ayat, sesuai dengan kehendak nafsunya sendiri, semuanya dapat mempermainkan undang-undang dengan syarat disetujui oleh sebagian besar parlement.

Sungguh sebuah tontonan yang tidak baik bagi ketaatan hukum dan peraturan negara ini , dimana undang-undang boleh saling bertentangan dan bertolak belakang kemudian diberikan celah untuk pembenarannya sehingga dapat dijalankan, apakah cara-cara/trik mengganti undang-undang itu sesuai dengan karakter pemimpin eksekutif dan legisatif saat ini?

Berpendapat mengenai kedua pasal tersebut di atas, menurut saya merupakan suatu hal yang sangat disayangkan. Karena mencerminkan ketidak konsekuenan pemerintah dalam memutuskan tindakan bgi bangsanya sendiri.

Seakan-akan nasib dan kehidupan rakyat benar berada di tangan mereka para petinggi sehingga seenaknya dipermainkan. Seperti tidak mempedulikan rakyat yang berada di kalangan menengah ke bawah. Saya menemui dalam suatu wacana, bahwa pemerintah memberlakukan pasal tsb sebagai langkah untuk menanggulangi biaya berkaitan lumpur lapindo.

Ironis  sekali, bermaksud menuntaskan masalah yang ada dengan uang rakyatnya sendiri, padahal uang rakyatpun sudah banyak terpakai yang tidak begitu penting. Misalnya bisa dilihat biaya renovasi gedung DPR. Tidak adakah alternative cara selain merubah peraturan terus menerus yang membigungkan bangsanya sendiri?

Dengan lebih menggunakan anggaran yang ada dengan sebaik-baiknya. Membagi proporsi anggaran sesuai peraturan seharusnya, untuk siapa dan bidang apa saja yang lebih membutuhkannya. Utamakan kesejahteraan dan kemakmuran  rakyat begitu seharusnya para pemimpin.

Sumber info:

http://m.kompasiana.com/post/metro/2012/03/30/kontroversi-pasal-7-ayat-6a/